 |
| http://cdn.metrotvnews.com/ |
INDRAMAYU, (PRLM).- Rapat koordinasi soal pengurangan BBM subsidi diselenggarakan di Mapolres Indramayu, Rabu (27/8/2014). Rakor itu diselenggarakan terkait munculnya gejolak serta keresahan di masyarakat Indramayu
ketika BBM subsidi sulit diperoleh di SPBU.
Rakor tersebut dihadiri oleh unsur Muspida, pengusaha SPBU, serta perwakilan Pertamina. AR Manajer Pemasaran Pertamina Unit 3 Cirebon, Ciko Wahyudi mengatakan, meski pemerintah telah menginstruksikan agar bbm subsidi disalurkan secara normal kembali di seluruh daerah di Indonesia, Selasa (26/8/2014) malam, namun dia tidak menampik masih adanya aksi panic buying oleh masyarakat di sejumlah tempat, khususnya di wilayah 3 Cirebon.
"Indikasi sekarang, masih ada panic buying. Tapi, secara keseluruhan sudah mulai berkurang dibandingkan beberapa hari terakhir," katanya.
Ciko menuturkan, khusus untuk wilayah 3 Cirebon, penyaluran bbm subsidi secara normal sudah dilakukan sejak Minggu (24/8/2014), meski pemerintah baru menginstruksikan untuk seluruh wilayah Indonesia baru pada Selasa malam.
Dia mengatakan, pengendalian bbm subsidi pasti akan berdampak. Menurutnya, banyak dinamika terjadi dalam beberapa hari terakhir di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Akan tetapi, dia mengatakan, pihaknya wajib melakukan pengendalian untuk mempertahankan kuota bbm subsidi sampai akhir tahun. "Mohon dipahami, instruksinya tidak boleh over dari kuota," ujarnya.
Ciko menyebutkan, pihaknya memiliki dua opsi terkait penyaluran bbm subsidi, yakni disalurkan secara normal atau dikendalikan. Bila disalurkan secara normal, pertengahan Desember tahun ini premium akan habis, dan solar subsidi akan habis pada pertengahan November. Sementara opsi kedua adalah dengan melakukan pengendalian bbm subsidi.
Dia mengatakan, pihaknya mengambil opsi yang kedua. Menurutnya, bila bbm subsidi tetap disalurkan secara normal, dampaknya akan lebih besar dibandingkan saat ini.
Dia menuturkan, implementasi opsi tersebut telah dilakukan beberapa tahap. Pihaknya telah mengedarkan surat dari BPH Migas tentang pengendalian bbm subsidi kepada unsur kepolisian. "Mulai 1 Agustus di Jakarta tidak dijual bbm subsidi. Kemudian 4 Agustus, mulai dilakukan pembatasan solar subsidi. Lalu, 6 Agustus, di seluruh spbu, rest area,
tol, tidak ada bbm subsidi," ucapnya.
Berkaca pada pengendalian bbm subsidi beberapa hari ke belakang, Ciko tidak menampik adanya ekses di lapangan. Salah satunya adalah meningkatnya pengecer yang menggunakan jerigen. Dia mengindikasikan adanya hal tersebut mengarah ke aksi spekulan atau penimbunan.
"Kami koordinasi dengan aparat keamanan setempat. Petani dan nelayan boleh membeli dengan jerigen asal ada surat rekomendasi. Tapi, kalau di luar itu tidak boleh," ujarnya.
Kapolres Indramayu, Wahyu Bintono mengatakan, meski situasi dianggap sudah normal, namun itu istilahnya baru secara "di atas kertas". Menurutnya, belum tentu situasi di lapangan seluruhnya normal seperti sediakala.
"Bagaimana menyelaraskan antara pernyataan normal di atas kertas sesuai dengan lapangan itu yang harus kita perhatikan. Dan ini sudah menyangkut teknis. Harus ada upaya singkronisasi," ujarnya.
Dia menuturkan, banyak potensi gangguan menyangkut bbm subsidi. Mulai dari kepentingan penimbunan, surat palsu terkait pembelian dengan eceran, sampai menyalahgunakan subsidi bbm di tempat-tempat tertentu.(Muhammad Ashari/A-147)***
Sumber : pikiran-rakyat.com
http://www.pikiran-rakyat.com/node/294504
Posting Komentar