 |
| Foto : beritasatu.com |
IMAD ANALIS – Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan kesiapannya membantu masyarakat Eretan Wetan yang selama bertahun-tahun dilanda banjir.
Langkah konkret akan diambil, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pembangunan tembok tanggul laut dan solusi sementara berupa rumah panggung.
Komitmen Bupati dan Dukungan Gubernur
Lucky Hakim mengungkapkan hasil pertemuannya dengan masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ia memastikan akan mengupayakan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membangun tembok tanggul laut gencegah intrusi air laut ke pemukiman warga.
"Kami akan berkoordinasi dengan kementerian pusat untuk dibuatkan tembok tanggul laut agar air tidak masuk ke pemukiman. Itu merupakan kemampuan pusat, namun kami akan mengusulkan," ujar Lucky Hakim melalui unggahan Instagram-nya, Minggu (29/6/2025).
Selain itu, ia telah berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang bersedia membantu pembangunan rumah panggung sebagai solusi sementara.
"Pak Gubernur Deddy Mulyadi berkenan membantu pembangunan rumah-rumah panggung di Eretan Wetan," tegasnya.
Opsi Relokasi dan Penanganan Jangka Panjang
Terkait relokasi warga, Lucky Hakim menyatakan hal itu memungkinkan tetapi harus mempertimbangkan mata pencaharian masyarakat.
Sebagai langkah awal, penanaman mangrove akan dilakukan untuk mengurangi dampak banjir sambil menunggu realisasi proyek Giant Sea Wall senilai Rp 200 miliar yang ditargetkan dimulai September 2025.
"Sebelum pembangunan tanggul, kita buat dulu penanaman mangrove untuk pencegahan sementara. Proyek Giant Sea Wall diharapkan mulai September, biaya sekitar Rp 200 miliar," jelasnya.
Imbauan untuk Masyarakat
Lucky Hakim juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air.
"Kami minta masyarakat untuk merawat sungai dan tidak membuang sampah sembarangan agar saluran pembuangan tidak mampet," pungkasnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap banjir di Eretan Wetan dapat diminimalisir, baik melalui solusi jangka pendek maupun pembangunan infrastruktur berkelanjutan.***