IMAD ANALIS - Menjadi pemimpin itu harus benar-benar lurus dan sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga harus berdasarkan asas kemanusiaan.
Misalnya, apakah diperbolehkan seseorang menempati tanah negara (bantaran kali)? Jawabannya tentu saja tidak boleh.
Tapi, ada masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat tanah dari tanah yang harunya bukan miliknya itu.
Ini adalah dilema masyarakat kita. Ketika perut butuh di isi, dan sudah mendapatkan tempat yang cocok untuk berinfestasi, maka tanah itu akan di hak milik.
Kejadian ini tidak terjadi di tempat saya saja, bahkan terjadi disemua tempat di negara ini.
Setiap tanah kosong, akan dibuatkan gubuk kecil-kecilan oleh siapapun yang pertama menempati. Kemudian, ketika orang pertama sudah tidak mendapatkan manfaat ekonomi, maka dia akan menjualnya.
Ya, hal ini akan terus berulang. Ternyata korupsi sudah sampai pada titik masyarakat, bahkan korupsi dalam bentuk pemindah tangan dari tanah negara menjadi milik negara sudah bukan rahasia umum.
Korupsi jenis ini terus terjadi, dan terus terjadi. Bahkan di depan rumah saya pun terjadi demikian.
Bantaran kali di Kepandean dekat perumahan saya, harganya sudah cukup tinggi.
Bahkan ketika akan di normalisasi sungai agar tidak terjadi pendangkalan, pemerintah setingkat lurah tidak bisa berbuat banyak karena warga yang menempati tempat tersebut berdemo.
Andai pemimpin seperti KDM yang memiliki kekuatan dan uang bisa melihat kenyataan ini, ada penggantian dari bangunan yang di gusur, mungkin masyarakat tidak akan berdemo.
Kuncinya adalah KEPASTIAN. Kepastian tempat, kepastian penggantian. Ketika kedua itu ada, masyarakat tentu saja tidak akan berdemo.
Semoga kedepannya, semua menjadi asri dan tidak menimbulkan yang alam tidak suka akibat perbuatan manusia yang terus menggerus alam.
