Pengurus Nasdem Indramayu Ramai-Ramai Mundur, Ketua DPW Nasdem Jabar Saan Mustopa Angkat Bicara - Imad Analis Blog

 

Ketua DPW Partai Nasdem Jabar Saan Mustopa.

IMADANALIS - Pengunduran diri para pengurus Partai Nasdem di Kabupaten Indramayu, termasuk Ketua DPD Nasdem, Husen Ibrahim, telah menjadi viral setelah beredar video yang menunjukkan mereka melepaskan atribut partai seperti seragam dan kartu tanda anggota (KTA) di Aula Sekretariat DPD Partai Nasdem Indramayu pada hari Minggu, 11 Juni 2023.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Barat (Jabar) segera melakukan penyelidikan terkait isu pengunduran diri Ketua DPD Nasdem Indramayu, Husen Ibrahim. 

Dalam isu tersebut, disebutkan bahwa Ketua DPD tersebut diminta membayar mahar sebesar Rp 3,5 miliar untuk mendapatkan nomor urut 2 sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI. 

Ketua DPW Nasdem Jabar, Saan Mustopa, dengan tegas menyatakan bahwa partainya tidak pernah meminta mahar kepada Calegnya.

 Namun, pihaknya telah menerima laporan dari beberapa kader terkait kasus ini. "Nanti kita lihat. Laporan sudah dibuat. Kita lihat nanti.  Ada beberapa kader yang sudah melaporkan. Kita lihat nanti," ujar Saan kepada wartawan di Kantor DPW NasDem Jabar, Kota Bandung, pada Selasa, 13 Juni.

Dalam perkembangan selanjutnya, ditemukan bahwa adanya permintaan mahar tersebut diduga menjadi alasan banyaknya kader Nasdem di Indramayu yang mengundurkan diri.

Saan mengatakan bahwa memang ada beberapa kader, termasuk yang maju sebagai Caleg, yang memutuskan untuk mengundurkan diri, tetapi tidak semua pengurus partai tersebut mundur.

"Pengurus tidak semua mundur karena masih ada juga bendahara beberapa struktur, Caleg mundur semua tidak juga," katanya.

Saan menegaskan bahwa masih ada lebih dari 50 persen Caleg dari Nasdem di Indramayu yang memilih bertahan di partai. 

Sementara itu, pengganti sudah disiapkan bagi Caleg yang telah memutuskan untuk mengundurkan diri. "Kita pun sudah menyiapkan untuk pengganti berikutnya dan sudah kita antisipasi sampai nanti masa perbaikan di KPU Insya Allah 50 caleg di Kabupaten Indramayu bisa kita penuhi," paparnya.

Menurut Saan, Partai Nasdem memiliki komitmen untuk menerapkan politik tanpa mahar sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut. 

Dia memberikan contoh beberapa nama yang didukung oleh partainya tanpa adanya mahar, seperti Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. 

Persyaratan yang diajukan oleh Nasdem untuk memberikan dukungan hanyalah berperilaku baik dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

"Selama kita berkeyakinan bahwa seseorang baik, memiliki kemampuan, dan kapasitas untuk membawa daerahnya maju, maka kita memberikan dukungan tanpa membebani mereka dengan persyaratan mahar apapun," katanya.

Saan menegaskan bahwa Nasdem akan tetap konsisten dalam mewujudkan politik tanpa mahar sebagai bagian dari komitmen mereka untuk memperbaiki kondisi politik.

 Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik bisa pulih jika partai-partai mengedepankan integritas dan moralitas dalam menjalankan kegiatan politik.

Perlu dicatat bahwa Ketua DPD Nasdem Kabupaten Indramayu, Husen Ibrahim, mengaku telah diminta membayar Rp 3,5 miliar untuk mendapatkan posisi sebagai caleg DPR RI nomor urut 2. 

Setelah Husen mengundurkan diri, banyak pengurus Partai Nasdem, baik di tingkat DPD, DPC, maupun DPRT, di Kabupaten Indramayu yang menyatakan keluar dari partai tersebut. 

Mereka juga mengumumkan niat mereka untuk pindah ke partai lain.

Dalam menghadapi situasi ini, Nasdem harus menunjukkan komitmen mereka untuk membersihkan partai dari praktik yang merugikan dan merusak citra politik yang sehat. 

Tindakan tegas terhadap kasus ini harus diambil untuk menjaga integritas partai dan memastikan bahwa politik tanpa mahar benar-benar diterapkan.

Partai Nasdem harus melihat kejadian ini sebagai peluang untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan menegakkan etika politik yang tinggi. 

Hal ini akan membantu mereka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai dan menjaga loyalitas kader-kader yang baik.

Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini juga menjadi peringatan bagi seluruh partai politik bahwa praktik korupsi dan politik uang harus diberantas secara tuntas. 

Publik harus melihat partai-partai politik sebagai wahana yang mewakili aspirasi rakyat, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kesimpulannya, pengunduran diri pengurus Nasdem di Kabupaten Indramayu dan kasus dugaan mahar yang muncul menunjukkan pentingnya menjaga integritas politik dalam sebuah partai. 

Partai Nasdem harus menggunakan momen ini untuk mereformasi diri dan mewujudkan politik yang bersih dan transparan. 

Hanya dengan menjaga komitmen terhadap politik tanpa mahar, partai politik dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menjadi wahana yang melayani kepentingan publik dengan jujur dan adil. (Sumber : News Republika)