IMAD ANALIS - Bupati Indramayu, Lucky Hakim, akhirnya angkat bicara terkait polemik yang berkembang soal perjalanannya ke Jepang bersama keluarga, yang dilakukan pada awal April 2025.
Isu ini mencuat karena menyangkut aturan perjalanan kepala daerah saat hari kerja. Dalam pernyataannya di Pendopo Bupati Indramayu, Selasa (8/4/2025), Lucky menjelaskan latar belakang serta klarifikasi atas perjalanan tersebut.
Menurut Lucky, liburan ke Jepang bersama keluarga sudah direncanakan sejak lama, bahkan sebelum ia resmi menjabat sebagai Bupati Indramayu.
“Selama masa kampanye saya jarang sekali berada di rumah. Karena itu, saya berjanji kepada keluarga, terutama anak-anak, untuk mengajak mereka liburan setelah Pilkada selesai,” ungkapnya.
Tiket perjalanan ke Jepang telah dibeli sejak Desember 2024, dengan jadwal keberangkatan pada 2 April dan rencana kepulangan pada 11 April 2025.
Namun, setelah mengetahui ada hari kerja pada tanggal 8 hingga 10 April, Lucky mencoba mengajukan izin perjalanan melalui staf-nya.
Sayangnya, pengajuan tersebut tidak dapat diproses karena tidak memenuhi ketentuan waktu minimal pengajuan izin, yakni 14 hari kerja sebelumnya.
“Saya kira pengajuan saya sudah cukup, tapi staf mengingatkan soal aturan 14 hari kerja. Maka dari itu, saya memilih untuk memajukan kepulangan menjadi tanggal 6 April agar bisa kembali bertugas pada 8 April,” jelasnya.
Keputusan memajukan jadwal pulang tersebut, menurut Lucky, merupakan bentuk tanggung jawab sebagai kepala daerah agar tidak meninggalkan kewajiban pada hari kerja.
Ia juga mengaku baru mengetahui adanya surat edaran mengenai pembatasan perjalanan selama masa libur Lebaran saat sudah berada di Jepang.
“Mungkin saya kurang teliti. Banyak surat masuk tiap hari dan belum semua saya baca,” tambahnya.
Selama di Jepang, Lucky tetap berkoordinasi dengan Wakil Bupati Indramayu untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan normal.
“Pak Wakil Bupati sangat membantu. Saya juga sudah mendelegasikan tugas dan tanggung jawab selama saya di luar negeri,” ujarnya.
Bupati Lucky menyatakan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan akan memberikan penjelasan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri untuk meluruskan perbedaan pemahaman mengenai definisi hari kerja dalam aturan pengajuan izin kepala daerah.
Di akhir pernyataannya, Lucky menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indramayu apabila langkahnya menimbulkan kesalahpahaman. Ia juga menegaskan tidak ada niat untuk melanggar peraturan.
“Saya siap bertanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait untuk menilai. Ini menjadi pembelajaran penting bagi saya pribadi ke depannya,” tutupnya. (Sumber : Antara)
